Medan || Masyarakat Sumatera Utara (Sumut) yang mewakili Masyarakat Garuda Sumut (MARGASU) dan Masyarakat PERISAI Sumut (MPSU), menggeruduk Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro No.30, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152, kemarin.
Masyarakat Sumut memang sudah sangat Gerah dan Muak! dengan tingkah dan pola Pj Gubsu Agus Fatonih, yang diduga telah menodai demokrasi di Sumut dan Tidak Netral di Pilgubsu 27 November 2024.
Dimana diduga para kelompok Penjabat IPDN Sumut, dijadikan relawan oleh Agus Fatonih, selaku Pj Gubsu, untuk memenangkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut, Bobie-Suryah.
"Dan untuk itu kami meminta kepada bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar mencopot Agus Fatonih selaku Pj Gubsu, karena disinyalir cawe cawe ke ASN dan jajaran, kami menolak kehadirannya, diduga merusak demokrasi dan tatanan administrasi kepemerintahan hingga ke jajaran paling rendah," tukas Ketua Margasu lantang dan berapi api saat pimpin orasi unjuk rasa damai di depan Kantor Gubsu.
Sekali lagi, ujar Gopal Ram, sebutan akrabnya, masih berapi api, kami meminta, hentikan kelakuan Agus Fatonih di Sumut, kembalikan dia ke asalnya, kami tidak ingin dia yang memimpin sementara Sumut, jangankan sementara, semenit pun kami Menolak! Gantikan Segera Pj Gubsu, Jangan nanti, kami akan melakukan Pengerahan Massa secara besar besaran untuk memulangkan Agus Fatonih ke kampung halamannya!
"Biarkan Demokrasi di Sumut berjalan sesuai peraturan UU dan PKPU yang berlaku dalam memasuki masa kampanye dan menjelang nanti pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut di Pilkada 27 November 2024," tegasnya.
Alkisah raja jawa, ungkapnya, yang diakui oleh salah satu ketum partai, yang menggambarkan bahwa raja jawa ini, yang bengis dan kejam, hati hati sama raja jawa ini, dan imbas ulah raja jawa ini, menjangkiti virus nya ke Sumatera Utara, karena di Sumut ini salah satu mantu raja jawa, maju Pilgubsu 2024.
"Sumut tidak kenal raja jawa! Jika Pj Gubsu, IPDN, ASN, TNI dan Polri di Sumut, Tidak Netral! Seluruh Rakyat Sumatera Utara, Siap Berdaulat dan Bergerilya!" ucap Gopal lantang melalui pengeras suara.
Ini Sumut Bung! pungkasnya, jangan macam macam di Sumut, banyak raja raja disini, sekali main curang, rakyat Sumut akan siap menggempur dan seluruh elemen masyarakat Sumut tidak segan segan untuk membasmi kecurangan dan tolak dinasty.
"Presiden baru telah dilantik, kita berharap dan meminta kepada Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto, agar segera mencopot dan mengganti Pj Gubsu Agus Fatonih, karena Agus Fatonih dinilai dalam memimpin sementara Sumut, disinyalir penuh akal akalan, cawe cawe ke jajarannya, tidak netral, terlalu keterpihakan ke paslon mantu raja jawa, yang sebenarnya hal itu melanggar.
Berdasarkan UU N0.5 Tahun 2014, Pasal 2 huruf f tentang ASN jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas.
Bahkan dalam pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain ASN, pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye.
Jika pihak-pihak disebutkan tetap diikutsertakan dalam kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.
"Undang Undang itu jelas berbunyi, siapapun perangkat pemerintahan, baik itu, Pj, Plt, ASN, TNI, Polri dll, dilarang ada keterpihakan ke salah satu paslon atau tidak netral karena ada sanksi disitu jika melanggar," urainya.
Gopal menilai apa yang dilakukan Agus Fatoni selama menjelang Pilkada Serentak telah menodai demokrasi. Dimana Agus menempatkan para rekannya dari IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) seperti Pj. Bupati Labuhanbatu Faisal Arif Nasution, Pj. Bupati Batubara Heri Wahyudi Marpaung, Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimi, Pj. Bupati Nias Utara Juliadi Zurdani Harahap, Pj. Walikota Gunung Sitoli Ismael P. Sinaga, Pj. Walikota Tebingtinggi Moettaqien Hasrimi.
Para IPDN itu menjadi perpanjangan tangan dalam mengerahkan dan mengarahkan ASN untuk memenangkan Bobie Nasution dalam Pilgubsu 2024.
Hal lain yang disampaikan Gopal Ram, adalah Pj. Walikota Tebing Tinggi Moettaqien Hasrimi merupakan adik kandung dari Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimi.
"Faisal Hasrimi saat ini dipromosikan menjadi Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara oleh Agus Fatoni, dimana promosi ini menjadi pertanyaan kenapa Faisal Hasrimi yang tidak memiliki dasar pendidikan kesehatan justru dipromosikan sebagai Kadis Kesehatan Provinsi Sumut," beber Gopal.
Menurut Gopal, promosi yang tidak sesuai kriteria ini patut dipertanyakan apakah mengarah pada pengakomodiran anggaran Dinas Kesehatan di P-APBD 2024 menjelang Pilgubsu untuk pemenangan Bobie Nasution.
Kemudian, lanjut Gopal, soal SK Plt. Walikota Medan Aulia Rahman yang ditandatangani Agus Fatoni sendiri selaku Pj. Gubsu, bukan dari pejabat Kementerian Dalam Negeri.
Tak hanya itu, status Bobie Nasution dibuat Agus Fatoni hanya cuti, seharusnya mundur dari jabatannya, sama seperti wakilnya Surya, yang mundur dari Bupati Asahan.
"Makanya, kita meminta kepada presiden terpilih bapak Prabowo Subianto agar mengganti Pj. Gubsu Agus Fatoni karena dianggap telah akal-akalan memimpin Sumut," tegasnya.
Aksi massa MARGASU dan MPSU di depan Kantor Gubsu hanya diterima 2 orang PNS, yang tidak bisa menjawab ketika ditanya soal ketidaknetralan Pj Gubsu Agus F di Pilgubsu, SK Plt Walikota Medan Aulia Rahman, dan kelompok IPDN Faisal Hasrimi yang mau dijadikan Kadis Kesehatan Provinsi Sumut.
"Ditegaskan sekali lagi, apabila menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, yang dapat melayani rakyatnya, karena rakyat yang berkuasa dan berdaulat dan dari hasil pajak rakyat, rakyaklah yang membiayai operasional pemerintah demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan wilayahnya," timpal Nelly Simamora, A.Md, S.H., Ketua Masyarakat Perisai Sumatera Utara (MPSU), sambil berteriak seperti ingin sekali rakyat diakui, jangan menjadi Pj melayani mantu raja jawa, bukannya netral.
Diteriakan orasi Nelly Simamora selanjutnya mengungkapkan, kepada para pemimpin di Sumatera Utara, seperti Pj Gubsu, Kapoldasu, Pangdam I/BB, Kajatisu dll, untuk bersikap netral dan jangan menggunakan kekuasaan untuk bersikap cawe cawe dalam dugaan penekanan dan pemaksaan, pengarahan pilihan ke paslon mantu raja jawa apalagi membentuk sebuah relawan.
"Tolong! jangan gunakan uang kami, itu uang hasil pajak kami, jangan pernah digunakan untuk berbuat curang dan tidak netral, atau dengan melalui anggaran apa saja untuk dialokasi ke pemilih, itu tidak netral, dan melanggar UU dan PKPU dll, serta memiliki sanksi dan denda," pungkasnya.
Sementara, memasuki waktu sholat dan makan siang, massa aksi pun menghentikan aksi damainya untuk isoma.
Kemudian setelah Pukul:14.00 WIB, Aksi Massa Unras Damai, Margasu dan MPSU kembali memulai orasinya dibawah terik matahari yang sedang garang garangnya, seakan akan ingin membakar kulit dan tubuh massa pendemo, namun massa aksi sepertinya sudah terbiasa akan tantangan itu, semua itu dilakukan demi tegaknya Demokrasi, Netralitas dan menghalau Kecurangan serta Dinasty di Sumatera Utara ini.
"Kami ingin Agus Fatonih menemui kami disini, atau perwakilan yang bisa mempertanggung jawabkan pernyataannya, jika tidak ada yang keluar menghadapi kami, baiklah kedepan kami akan kembali lagi dengan pengerahan massa secara besar besaran," teriak Gopal tegas disebalik pengeras suara sembari mengakhiri orasi unras damai dan kemudian massa pun membubarkan diri.
[jtsi red]
0 comments:
Posting Komentar