Pantauan di lapangan, sejumlah titik ruas jalan di Kota Medan tergenang dengan debit air diperkirakan mencapai 50-85 cm yang sehingga banyak kendaraan bermotor berbagai yang melintas di kawasan itu mengalami mesin mati alias mogok.
Sementara jalan yang selalu digenangi air yakni Jalan Perjuangan Sunggal, Gatot Subroto, Setia Budi, Dr Mansyur, Jamin Ginting, Kuala Bekala Medan Johor, Komplek Tasbi-2, Aksara, Kampung Aur, Sukaramai, Mandala, Letda Sujono bawah tol Belmerah, Jalan Mistar, Panglima Denai, Jalan Air Bersih dan masih banyak lagi.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Parlindungan Sipahutar SH MH menyatakan keprihatinannya atas musibah banjir di sejumlah titik ruas jalan dan rumah masyarakat di Kota Medan disebabkan curah hujan yang mengguyur Kota Medan.
“Saya cukup prihatin atas peristiwa ini. Saya meminta Pemko Medan supaya mengintruksikan bawahannya segera membuat posko kesehatan dan pos-pos darurat banjir dan memberikan bantuan. Kita tidak mau masyarakat yang jatuh sakit akibat kejadian ini,” kata Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan melalui telepon selularnya Sabtu (19/11/2022).
Disebutkan, penanggulangan banjir merupakan program utama dari Pemerintah Kota Medan. Artinya, penanganan banjir di Kota Meahdan semestinya dapat diminimalisir sehingga meskipun hujan turun cukup deras dapat diatasi dengan cepat. “Semoga hal-hal seperti ini tidak terulang kembali di masa-masa mendatang,” doa Parlindungan Sipahutar SH MH.
Masih kata Dedi Aksyari, Pemko Medan saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan drainase secara masif dengan maksud dan tujuan untuk mengantisipasi banjir dan genangan air yang selama ini terjadi.
“Saya hanya bisa berharap dengan anggaran yang cukup besar dialokasikan dan disetujui DPRD Medan agar benar-benar bermanfaat. Semoga saja, Pemko Medan, sudah melakukan kajian yang benar dan pembangunan juga tidak asal-asalan para kontraktor. Sehingga di tahun2 mendatang permasalahan ini sudah bisa diminimalisir,” ujar Parlindungan Sipahutar SH MH.
Dia juga mengatakan, permasalahan ini memang bukan hanya tanggung jawab Pemko Medan, tapi juga kita semua baik itu Pemerintah Propinsi Sumut, BWS Sumatera Utara dan masyarakat. “Kita mengimbau agar masyarakat juga harus dapat menjaga kebersihan lingkungan dan Dinas Perkim juga harus menertibkan tata letak bangunan yang tidak sesuai. Karena kondisi rumah-rumah yang tidak sesuai juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir yang ada,” sebut Parlindungan Sipahutar SH MH.
Disamping itu, politisi Partai Demokrat satu ini mengharapkan adanya kolaborasi antar OPD berkolaborasi membantu masyarakat jangan hanya Walikota saja memikirkan masalah ini dan meninjau dampak banjir kelapangan. Dinas PU, Perkim, Bappeda harus siap dalam kondisi ini memonitor keadaan untuk mencari solusi. Dan juga setiap ada pembangunan perumahan harus ada disediakan lahan untuk resapan air sehingga jika ada hujan turun air bisa langsung masuk ke dalam tanah.
(jtsi bren)
0 comments:
Posting Komentar